Mengenal Open Government Indonesia (OGI)

                                           
Definisi, Prinsip dan Pilar Good Governance 
Good Governance diartikan sebagai governance yang baik. Konteks Governance dapat dipakai dalam Corporate Governance, Goverment Governance, International Governance, National Governance dan Local Governance. World Bank mendefinisikan good governance sebagai suatu penyelenggaraan maanajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political network bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Secara ringkas good governance pada umumnya diartikan pemerintahan yang baik sesuai prinsip-prinsip dasar good governance.

Prinsip-Prinsip Good Governance menurut UNDP adalah :
1. Partisipasi Masyarakat
2. Tegaknya Supremasi Hukum
3. Transparansi
4. Responsif pada stakeholder
5. Berorientasi pada Konsensus
6. Kesetaraan (Equity)
7. Efektifitas dan efisien
8. Akuntabilitas (Accountability)
                                                
Pilar Good Governance
Untuk mewujudkan good governance ada tiga pilar yang saling menopang yaitu : Negara, Sektor Swasta dan Masyarakat.


 
Sejarah Open Government dan Open Government Partnership

Open Government di Indonesia adalah peran pasti kementerian atau Lembaga untuk lebih transparan mengenai hal-hal yang menyangkut kemasyarakatan. Dengan mengundang segenap masyarakat untuk berpartisipasi dan berkolaborasi dalam menganalisis dan mengatasi berbagai masalah maupun kebijakan untuk kehidupan yang saling berkesinambungan. Transparansi merupakan kunci utama dalam Open Government, karena dengan transparansi tidak ada lagi dinding pemisah antara kelembagaan dan maysrakat dalam melakukan tugas atau fungsinya masing-masing. Dengan runtuhnya dinding pemisah tersebut baik kelembagaan dan masyarakat dapat saling mengawasi dan berpartisipasi  dalam memberikan kritik dan saran terhadap kelembagaan maupun Presiden. Terbentuknya jembatan penghubung antar kelembagaan dan masyarakat akan melahirkan inovasi-inovasi dalam penyelesaian serta pembentukan kebijakan yang telah ditetapkan, karena semua ide dan gagasan tidak hanya dari Pemerintah tetapi dari segenap masyarakat yang telah berkontribusi untuk Indonesia.

Diterbitkannya UU no 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik serta tekhnologi informasi memungkinkan peran masyarakat secara lebih luas dan aktif. Peran masyarakat  di Indonesia yang sudah berkembang pesat menjadi pendorong keterbukaan. Keterbukaan ini dicapai dengan reformasi birokrasi pasca Orde Baru. Reformasi Birokrasi merupakan upaya dalam melakukan pembaharuan terhadap sistem penyelengggaraan pemerintahan, terutama aspek kelembagaan, proses serta sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan Good Governance. Gerakan Open Goverment ini membawa budaya baru dalam masyarakat Indonesia.

Open Government Partnership (OGP) merupakan prakarsa global untuk membuat pemerintah di banyak negara menjadi lebih baik dengan menginternalisasikan prinsip – prinsip Open Government. Berinisiatif untuk membuat pemerintah di banyak negara menjadi lebih baik. Negara- negara pendiri OGP adalah : Indonesia, Afrika Selatan, Meksiko, Brazil, Filipina, Inggris, Amerika Serikat dan Norwegia.  Kedelapan negara ini kemudian menjadi komite pengarah dari 50 negara anggota OGP. Indonesia , pada September 2012 nanti akan menjadi Ketua OGP bersama Inggris.
Adapun negara – negara yang tergabung yaitu : Albania, Guatemala, Mongolia, Azerbaijan, Honduras, Montenegro, Bulgaria, Israel, Peru, Chile, Italy, Slovak Republic, Colombia, Jordan, Spain, Croatin, Kenya, South Korea, Czech Republic, Latvia, Sweden, Dominican Republic, Liberia, Tanzania, The Netherlands, El Salvador, Lithuania, Turkey, Estonia, Macedonia, Ukraine, Georgia, Malta, Ghana, Moldova
                                                
Komitmen negara – negara anggota OGP adalah :
  • meningkatkan ketersediaan Informasi
  • Mendukung Partisipasi publik
  • Menerapkan Intergritas tinggi
  • Meningkatkan akses teknologi
Sumber : 
- http://opengovindonesia.org/
- www.opengovpartnership.org/
- www.transparansi.or.id
- Dwiyanto, Agus, ED. (2005), Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik,
  Gajah Mada University Press

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Budaya Kerja : start from ourselves

Mba Kerani dimana dikau sekarang....

SEGALA TIPS TENTANG BEHEL